Menko Airlangga: Risiko 2026 sudah terserap, prospek ekonomi positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa hampir seluruh risiko pertumbuhan ekonomi 2026 telah terserap pada tahun ini, sehingga prospek ekonomi tahun depan diperkirakan semakin positif.

Hal itu disampaikan Airlangga saat menyampaikan kata sambutannya di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Tahun 2025.

“Risiko yang akan muncul seluruhnya sudah price-in, sudah masuk di dalam tingkat suku bunga dan harga-harga termasuk rupiah di tahun ini. Sehingga untuk tahun 2026 yang kita lihat adalah upside risk, Pak Presiden. Dengan baseline di 5,4 persen sesuai dengan APBN. Jadi kita berharap dan optimis tahun depan akan lebih baik dari tahun ini,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat.

Proyeksi fundamental dan tren pertumbuhan ekonomi positif pada 2026. Hal ini terindikasi dari adanya peningkatan konsumsi masyarakat menurut Mandiri Spending Index dengan indeks berada di angka 312 pada November 2025 atau di atas threshold yang sebesar 300.

Hingga September 2025, investasi tercatat mengalami peningkatan sebesar 13,7 persen secara year on year (yoy) mencapai Rp1.434 triliun. Belanja pemerintah juga terus dipercepat dengan realisasi belanja kementerian/lembaga per 24 November mencapai Rp1.109 triliun.

Sementara dari aspek moneter, sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia (BI) telah memangkas BI-Rate sebesar 125 basis point (bps) sehingga menjadi berada di posisi 4,75 persen, mendorong kredit usaha dan belanja.

Inflasi tercatat 2,86 persen secara yoy pada Oktober, terkendali dalam rentang sasaran target nasional. Airlangga menyampaikan bahwa hal ini dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan suku bunga BI serta dorongan insentif fiskal pemerintah dalam melakukan ekspektasi inflasi.

“Inflasi dapat berhasil tahun ini melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor riil, dan koordinasi daerah,” kata Airlangga.

Adapun hingga 30 September 2025, belanja kementerian dan lembaga yang di-tagging untuk pengendalian inflasi sudah terlaksana sekitar 67 persen atau Rp67,24 triliun.

Selanjutnya, Airlangga melaporkan berbagai program yang telah dijalankan pemerintah. Gerakan Pasar Murah (GPM) sampai dengan 21 November 2025 telah terlaksana di lebih dari 11 ribu titik.

Kegiatan penyaluran beras stabilisasi pasokan pangan tercatat sebanyak 624 ribu ton dan masih akan disalurkan sebanyak 875 ribu ton.

Bantuan pangan kepada 18,3 juta penerima manfaat berupa bantuan beras 10 kilogram dan minyak goreng 2 liter per bulan telah digelontorkan pemerintah. Upaya ini, ujar Airlangga, tentunya membantu menahan kenaikan harga pada Oktober-November 2025.

Dari sisi upaya peningkatan produksi pangan, hingga Oktober 2025, realisasi pembiayaan KUR dan alsintan (alat dan mesin pertanian) mencapai Rp86 triliun. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencakup lebih dari 44 juta anak juga turut memastikan produksi petani semakin terserap.

Pemerintah juga menggelontorkan Rp31 triliun untuk stimulus ekonomi berupa diskon transportasi dan BLT Kesera senilai Rp900 ribu bagi 35 juta keluarga selama tiga bulan. Selain itu, program magang untuk 100 ribu peserta selama enam bulan, anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp1,37 triliun.

Dari sisi digitalisasi pemerintah daerah, Airlangga menyampaikan bahwa program kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah telah mendorong ekosistem digital secara signifikan.

Sampai dengan semester I 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau 91,8 persen telah memiliki ekosistem digital yang ditunjukkan dengan dominasi QRIS dan e-banking sebesar Rp75,3 triliun dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Upaya digitalisasi juga terus mendorong pergeseran pola perilaku masyarakat ke belanja online dan non-tunai. Hingga September 2025, transaksi non-tunai mencapai Rp642 triliun dan meningkat dibandingkan tahun lalu 20,3 persen. Di samping itu, realisasi pendapatan dan belanja non-tunai pemerintah daerah juga meningkat.

Beberapa hal yang terus dilakukan oleh pemerintah antara lain perluasan kanal digital termasuk QRIS dan Kartu Kredit Indonesia serta perluasan layanan sinyal terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dengan teknologi serat optik maupun low earth orbit.

Selain itu, dilakukan pula penguatan pembangunan daerah dengan ketersediaan fungsi sebagai bank rekening kas umum daerah, perluasan insentif bagi masyarakat untuk peningkatan kualitas dan kepatuhan masyarakat, serta penguatan koordinasi berbasis satu data, termasuk pajak atau interoperability data antara pusat dan daerah.

Baca juga: Pemerintah beri diskon tarif tol dan transportasi selama libur Nataru

Baca juga: Airlangga: Kerja sama Indonesia-UAE kunci pembangunan dan investasi

Baca juga: Menko Airlangga gandeng Singapura dan Malaysia kembangkan data center

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.