Alasan Federasi Senam Israel Ajukan Banding ke CAS dan Pemerintah RI yang Siap Melawan

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Federasi Senam Israel (IGF) memastikan pengajuan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) atas keputusan Indonesia yang menolak menerbitkan visa sehingga atlet senam mereka tak bisa tampil di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada 19-25 Oktober. IGF akan melawan keputusan Indonesia dengan cara apapun.

Dalam sebuah pernyataan lewat surat elektronik dikutip Reuters pada Sabtu (11/10/2025) lalu, IGF beralasan keputusan Indonesia "keterlaluan dan sangat mengganggu integritas olahraga internasional".

Mereka pun memastikan telah mendaftarkan permohonan banding ke CAS, dengan harapan putusan yang tetap membolehkan atlet senam Israel mengikuti kejuaraan di Jakarta, termasuk peraih medali Olimpade, Artem Dolgopyat. "Kami berniat melawan keputusan ini dengan semua cara yang tersedia," kata IGF.

Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, merujuk keberatan dari kelompok seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah daerah Jakarta, yang menjadi tuan rumah, yang meminta atlet Israel dilarang ikut serta.

Sebelumnya, Pengacara Inggris Raya untuk Israel (UKLFI) juga menyurati Federasi Senam Internasional (FIG) dan meminta keputusan pelarangan atlet Israel berlaga di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 agar dibatalkan. 

"Visa masuk harus diterbitkan bagi atlet/pesenam dan ofisial dari semua anggota Federasi," demikian Pasal 26.4 dari Statuta FIG 2025, dikutip UKLFI dalam surat yang ditujukan kepada Presiden FIG Morinari Watanabe, yang diunggah di laman resminya, Jumat (10/10/2025).

"Dalam situasi persyaratan ini tidak terpenuhi (penerbitan visa), alokasi dari event harus dibatalkan segera oleh Komite Eksekutif," lanjut aturan dalam Statuta FIA.

UKLFI menegaskan, bahwa Komite Eksekutif FIG harus segera membatalkan turnamen, kecuali Indonesia mencabut keputusan penolakan penerbitan visa untuk atlet dan ofisial Israel. UKLFI menambahkan, pengeluaran Israel dari kejuaraan juga berpotensi melanggar aturan Komite Olimpiade Internasional, dan aturan lain yang melarang adanya diskriminasi.

"Tidak ada kualifikasi atau pengecualian dari aturan ini. Tidak bisa juga bagi Indonesia yang menolak menerbitkan diperlakukan sebagai sebuah pengecualian situasi, karena situasinya persis disebut dalam aturan. Dalam momen meningkatnya antisemitisme dan keinginan umum dari semua negara untuk menjaga olahraga tetap netral, kemi mendesak FIG untuk mematuhi statutanya sendiri, yang mana jelas ditegakan bahwa pesenam dan ofisial dan semua anggota federasi tidak bisa dikecualikan," demikian pernyataan UKLFI.