PRESIDEN Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 10 September 2025.
Pertemuan itu direkam dalam sebuah foto yang dibagikan akun media sosial Instagram milik Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Foto itu memperlihatkan Prabowo dan Dasco sedang berbicara empat mata.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Presiden Prabowo Subianto bertemu dan berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, siang ini, di lstana Merdeka, Jakarta," tulis dalam akun @sekretariat.kabinet, Rabu, 10 September 2025.
Dalam keterangan akun itu, pertemuan membahas berbagai macam hal, mulai dari perkembangan terkini di Tanah Air, hingga sejumlah program prioritas dan kebijakan pemerintah. Namun, tidak dijelaskan detail program hingga kebijakan yang dimaksud.
Prabowo juga mendapatkan laporan mengenai berbagai poin keputusan yang telah disepakati di DPR dalam beberapa hari terakhir ini. Namun, tidak dijelaskan poin apa yang disampaikan.
Tempo sudah mencoba menghubungi Dasco dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai hal ini. Namun, keduanya belum merespons pesan Tempo.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan semua partai politik yang duduk di DPR sepakat mencabut kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR dan menetapkan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Pernyataan ini disampaikan kepala negara dan pimpinan legislatif setelah mengumpulkan pimpinan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad, 31 Agustus 2025. Pernyataan itu pula disampaikan di tengah demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025. Kala itu, masyarakat menuntut penghapusan gaji dan tunjangan DPR yang mencapai Rp 100 juta di tengah kebijakan pemangkasan anggaran.
Demonstrasi memuncak setelah seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan meninggal dilindas rantis Brimob pada Kamis, 28 Agustus 2025. Tragedi itu memancing berbagai aksi dan kericuhan di Jakarta dan beberapa daerah.
Merespons itu, DPR mengevaluasi gaji dan tunjangan para anggota parlemen. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan ada beberapa poin yang telah disepakati Dewan. "Poin pertama, DPR menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025," katanya di Senayan, Jakarta, Jumat, 5 September 2025.
Perbaikan lain yang dilakukan adalah moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. DPR juga mempertimbangkan kembali tunjangan, seperti biaya listrik, biaya jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Sebagai bentuk transparansi, Dasco melampirkan rincian total gaji dan tunjangan DPR senilai Rp 65,5 juta per bulan.