Dekontaminasi Radioaktif di Cikande Ditargetkan Selesai Akhir 2025

Warga duduk di teras rumahnya yang berdekatan dengan lokasi ditemukannya cemaran Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (8/10/2025).(Antara)

PEMERINTAH menetapkan target penyelesaian dekontaminasi area terpapar radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada Desember 2025, termasuk di kawasan industri yang telah teridentifikasi. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengonfirmasi bahwa upaya ini mencakup sejumlah pabrik di Kawasan Industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

"Tugas kita bukan hanya mengatasi kontaminasi fisik, tetapi juga membangun fondasi regulasi yang kuat agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan," ujar Menteri LH Hanif Faisol, selaku Ketua Harian Satgas Penanganan Radiasi Radionuklida Cs-137, dilansir dari Antara, Selasa (14/10).

Pernyataan tersebut disampaikan usai apel kesiapsiagaan di Mapolsek Cikande pada Senin (13/10), yang dihadiri berbagai unsur lintas sektor seperti Gubernur Banten, Kapolda Banten, Bupati Serang, serta perwakilan BRIN, Bapeten, TNI, dan unsur kementerian terkait.

Penanganan Teknis dan Tahap Awal Dekontaminasi

Satuan Tugas telah memulai proses dekontaminasi di sepuluh titik prioritas yang terdeteksi mengandung radiasi. Proses ini ditargetkan rampung secara bertahap dalam waktu satu bulan, sembari memastikan lingkungan tetap dalam kondisi aman.

Penelusuran sumber radiasi pun terus dilakukan, diiringi upaya hukum yang melibatkan aparat penegak hukum. Pemerintah menduga bahwa limbah Cs-137 berasal dari dua kemungkinan sumber, yakni importasi scrap besi dan baja, serta potensi kebocoran dari sektor komersial yang memanfaatkan zat tersebut.

Penguatan Regulasi dan Pengawasan Impor

Sebagai bentuk antisipasi berkelanjutan, pemerintah memperketat pengawasan terhadap potensi ancaman radiasi dari berbagai sumber radionuklida. Hal ini dilakukan dengan meninjau ulang regulasi yang ada serta menghentikan sementara rekomendasi impor besi dan baja bekas dari luar negeri.

"Pemerintah telah menghentikan sementara rekomendasi impor scrap besi dan baja dari luar negeri hingga seluruh pihak terkait mampu memastikan sistem pengawasan dan fasilitas keamanan berjalan maksimal,"
kata Hanif Faisol.

Selain itu, pengelola Kawasan Industri Modern Cikande diwajibkan mendukung operasional fasilitas penyimpanan darurat sementara di PT PMT, yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2026.

Penanganan Dampak Kesehatan dan Sosial

Dalam hal dampak terhadap masyarakat, penanganan kesehatan dilakukan secara kolaboratif oleh Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Serang, serta sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Sosial.

Langkah ini merupakan bagian dari pendekatan komprehensif pemerintah, yang tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga pada pemulihan sosial dan perlindungan kesehatan masyarakat di area terdampak. (E-4)