Dua Puluh Negara Bagian Gugat Pemerintahan Trump atas Pembatalan Program

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Hampir dua lusin negara bagian Amerika Serikat menggugat pemerintahan Donald Trump atas keputusannya membatalkan program hibah senilai 7 miliar dolar AS yang ditujukan untuk memperluas akses energi surya di komunitas berpenghasilan rendah. Jaksa Agung California Rob Bonta mengumumkan dua gugatan yang diajukan sejumlah negara bagian penerima dana dari program Solar for All milik Badan Perlindungan Lingkungan (EPA).

Kepala EPA AS Lee Zeldin mengumumkan penghentian program tersebut pada Agustus lalu. Dalam pernyataannya melalui surat elektronik, EPA menolak berkomentar terkait gugatan yang sedang berjalan.

Jaksa Agung Arizona Kris Mayes mengatakan pembatalan program itu akan berdampak pada sekitar 900 ribu rumah tangga berpenghasilan rendah di seluruh AS. Di Arizona, sekitar 11 ribu rumah tangga akan mengalami kenaikan tagihan listrik sebesar 20 persen setelah negara bagian itu kehilangan pendanaan sebesar 156 juta dolar AS dari program Solar for All.

Gugatan tersebut merupakan bagian dari puluhan perkara yang diajukan 23 jaksa agung dari Partai Demokrat terhadap pemerintahan Trump. Gugatan-gugatan itu mencakup isu penghentian hibah federal, kebijakan imigrasi, hingga pengerahan pasukan Garda Nasional ke kota-kota tertentu.

“Tanpa program ini, bagi banyak warga Arizona, energi bersih akan tetap sulit dijangkau,” kata Mayes dalam konferensi daring, Jumat (17/10/2025).

Gugatan pertama yang menuntut ganti rugi finansial diajukan Rabu (16/10/2025) ke Court of Federal Claims. Bonta mengatakan gugatan kedua yang menuntut pemulihan kembali program tersebut dijadwalkan diajukan Kamis ke pengadilan federal di negara bagian Washington.

Bonta mengatakan California akan kehilangan sekitar 250 juta dolar AS dari dana yang sebelumnya disetujui Kongres untuk program itu. “Pemerintahan Trump berusaha menahan kami di masa lalu, terikat dengan perusahaan bahan bakar fosil, dengan kebijakan ini, Trump membuat Amerika menjadi lebih mahal dan lebih tercemar," kata Bonta.

Sumber pendanaan program tersebut dihapus melalui One Big Beautiful Bill Act yang ditandatangani Presiden Trump pada Juli lalu. Zeldin menyebut program itu sebagai “pemborosan anggaran”.

Trump sebelumnya memangkas berbagai bentuk dukungan federal terhadap energi surya dan angin, dengan alasan sumber energi terbarukan terlalu mahal dan tidak dapat diandalkan.

Mayes menambahkan, pembatalan program ini akan berdampak besar bagi komunitas rentan, termasuk suku Hopi di Arizona utara yang semestinya menerima hibah 25 juta dolar AS untuk menyediakan listrik bagi ratusan rumah menggunakan panel surya dan sistem penyimpanan baterai.

Gugatan ini diajukan hanya sepuluh hari setelah sekelompok perusahaan energi surya dan serikat pekerja juga menuntut agar program tersebut dipulihkan.

Selain California dan Arizona, negara bagian lain yang turut menggugat antara lain Maryland, Colorado, Connecticut, Hawaii, Illinois, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin, serta Washington D.C.

Dengan Partai Demokrat yang kini menjadi minoritas di Kongres dan sejumlah gubernur Demokrat berhati-hati untuk tidak menentang Trump secara langsung, para jaksa agung dari partai tersebut menjadi pihak yang paling aktif menantang legalitas kebijakan pemerintahan Trump.