18 hours ago
2
Pengamat maritim Yulian Paonganan(Dok Ist)
SEBAGAI negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108 ribu kilometer, Indonesia sejatinya adalah negara maritim.
Laut bukan hanya pemisah antarwilayah, melainkan perekat yang mempersatukan Nusantara. Potensi besar ini mencakup sumber daya ikan, energi laut, migas, transportasi laut, hingga pariwisata bahari.
Namun sayangnya, perhatian pemerintah terhadap sektor maritim selama ini kerap timbul tenggelam. Isu maritim sering hanya muncul saat kampanye politik, sedangkan implementasi kebijakan masih terbentur tumpang tindih regulasi dan lemahnya tata kelola.
"Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini muncul harapan baru bagi kebangkitan sektor maritim Indonesia. Salah satu program strategis yang dicanangkan adalah Ekonomi Biru, yang diposisikan sebagai pilar utama pembangunan nasional," ungkap pengamat maritim Yulian Paonganan, Kamis (21/8).
Menurut doktor alumni IPB ini, Ekonomi Biru tidak hanya bicara soal perikanan. Di dalamnya terdapat potensi besar seperti ocean renewable energy, migas, pelayaran, industri galangan kapal, hingga digitalisasi logistik maritim.
“Seluruh sektor itu dapat menjadi mesin penggerak ekonomi baru bila dikelola secara serius dan terintegrasi,” kata Ongen.
Menurut dia, jangan lagi memandang ikan hanya sebagai hewan berbau amis. Ikan adalah sumber kekayaan yang nilainya bisa melampaui emas dan permata.
“Agar program Ekonomi Biru berjalan optimal, pemerintah perlu menyinkronkan kebijakan antar kementerian dan lembaga,” ungkapnya.
Tumpang tindih aturan di laut, kata Ongen, harus segera dibereskan, termasuk penataan institusi negara yang bertanggung jawab di sektor maritim. Dengan langkah itu, visi menjadikan Indonesia sebagai negara maritim berkelas dunia dapat benar-benar diwujudkan.
“Jika tata kelola laut tertata dengan baik, bukan tidak mungkin Indonesia akan kembali jaya di lautan, sebagaimana kejayaan maritim Nusantara di masa lalu,” tegasnya. (H-2)
