4 hours ago
12
KOMISI Pemberantasan Korupsi menetapkan status tersangka terhadap Immanuel Ebenezer pada Jumat, 22 Agustus 2025. Tak berselang lama, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Immanuel Ebenezer sebagai wakil menteri ketenagakerjaan di kabinetnya.
Noel, begitu ia biasa dipanggil, menjadi tersangka lembaga antirasuah dalam kasus pemerasan terhadap perusahaan. Noel disebut terlibat memeras perusahaan untuk mengurus sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. Seharusnya para buruh hanya membayar biaya resmi sebesar Rp 275 ribu. Namun diminta membayar mencapai hingga Rp 6 juta.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Noel mengetahui praktik pemerasan ini dan meminta jatah. "Noel meminta imbalan dan menerima Rp 3 miliar dan motor Ducati," ujar Asep.
Noel memperoleh gaji dan tunjangan sebagai wakil menteri ketenagakerjaan setelah dilantik pada pertengahan Oktober 2024. Adapun gaji pokok wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.
Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri negara sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Sedangkan keterangan gaji pokok wakil menteri tidak tercantum dalam Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015.
Selain mendapat gaji pokok, wakil menteri memperoleh tunjangan jabatan. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan jabatan menteri, yakni Rp 13,6 juta per bulan.
Dengan demikian, wakil menteri mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp 11.566.800 per bulan. Noel juga mendapat tunjangan kinerja sebesar 135 persen dari kompenen serupa yang diperoleh pejabat struktural eselon Ia dengan peringkat jabatan tertinggi. Ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015.
Wakil menteri juga diberikan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, jaminan kesehatan, THR, dan gaji ke-13. Namun, dalam hal kementerian yang bersangkutan belum bisa menyediakan rumah jabatan, maka wakil menteri mendapatkan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 per bulan.
Immanuel Ebenezer juga menjadi salah satu wakil menteri yang rangkap jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara. Dia tercatat menjabat sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero), tertanggal 16 Juni 2025.
Laporan tahunan PT Pupuk Indonesia (Persero) 2023, yang diunggah di situs perusahaan pelat merah itu menyebutkan posisi komisaris memperoleh penghasilan honorarium sekitar Rp 128,7 juta, tunjangan transportasi Rp 24,3 juta, serta tunjangan THR dan asuransi lainnya.
Lantas, mengapa pejabat pemerintahan dengan pendapatan saban bulan yang terbilang jumbo justru masih korupsi?
Pendiri Nalar Institute Yanuar Nugroho mengatakan korupsi tumbuh subur bukan karena persoalan gaji. Lebih dari itu, menurut dia, pejabat pemerintah kerap korupsi meski mendapat gaji besar lantaran adanya celah kekuasaan.
"Yaitu monopoli kewenangan, ruang diskresi yang luas, dan lemahnya akuntabilitas," kata Yanuar saat dihubungi pada Sabtu, 23 Agustus 2025.
Dia menilai pengawasan ketat, adanya transparansi dan kepastian hukum sebenarnya bisa mencegah pejabat publik korupsi. Menurut dia, komitmen Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan yang menunjukkan sikap antikorupsi, belum sepenuhnya terimplementasi. "Standar etika dan konflik kepentingan tidak dipagari sejak awal," ujar Yanuar.
Kasus pemerasan yang melibatkan Noel, kata dia, juga menunjukkan bahwa proses sertifikasi K3 belum dirancang untuk menutup peluang rente. Termasuk mekanisme audit dan pengawasan terhadap ex-ante dan ex-post yang dinilai belum cukup kuat menimbulkan efek jera.
Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini mendorong reformasi kelembagaan yang serius. Jika tidak, menurut dia, komitmen Prabowo memberantas korupsi hanya akan terjebak dalam paradoks. "Lantang di level wacana, tetapi rapuh di level tindakan. Omon-omon saja," ucap mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan ini.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menilai pejabat negara semestinya menegakkan citra yang bebas dari korupsi. Apalagi, kata dia, Immanuel Ebenezer atau Noel merangkap jabatan sebagai Komisaris di PT Pupuk Indonesia (Persero).
Dia menilai pejabat yang rangkap jabatan seperti Noel ini sudah memiliki pendapatan besar saban bulannya. "Seharusnya tidak perlu lagi mencari-cari keuntungan dari jabatan yang dipegangnya," kata Yahya pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Dia juga menyinggung soal komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan kasus korupsi. Yahya mengatakan tindakan Noel ini memprihatinkan karena menodai komitmen pemerintah.
"Sebagai pembantu presiden mustinya harus hati-hati dan lebih tegas komitmennya memberantas korupsi," ujar politikus Partai Golkar ini.
