Kantor Bahlil dan BPS Finalisasi Data Penerima Subsidi BBM-LPG 3 Kg

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti tengah melakukan finalisasi data penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kg. Hal ini dilakukan guna memastikan penyaluran subsidi energi tepat sasaran.

Bahlil menjelaskan, rapat untuk proses sinkronisasi dan pemutakhiran data tersebut sejatinya sudah dilakukan sejak awal Januari 2025. Oleh karena itu, pihaknya saat ini bersama Kepala BPS terus mengkaji ulang agar data yang digunakan betul-betul tepat sasaran.

"Saya sudah bersepakat sama ibu (Kepala BPS), nanti 1-2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita lagi men-cross check-an karena datanya itu baik dari Pertamina, baik dari PLN, dan sudah hampir selesai," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Selasa (14/10/2025).

Menurut Bahlil setelah proses finalisasi data penerima subsidi BBM dan LPG 3 kg selesai, pihaknya bersama Kepala BPS akan segera mengumumkannya dan meminta agar hasilnya dapat segera diputuskan.

Adapun, saat disinggung apakah data tersebut sudah bisa digunakan pada 2026 dan apakah akan berpengaruh terhadap penyusunan APBN tahun tersebut, Bahlil mengatakan bahwa pihaknya berharap prosesnya bisa berjalan lebih cepat.

"Insya Allah doain agar bisa lebih cepat, lebih baik. Tapi apalah artinya kita mau cepat, kalau datanya tidak akurat," kata Bahlil.

Sementara itu, Amalia mengaku siap berkolaborasi dengan Kementerian ESDM dalam pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) untuk kebijakan subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Menurut dia, dasar hukum penyusunan DTSN adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, yang menugaskan BPS untuk mengintegrasikan seluruh data sosial ekonomi nasional agar menjadi satu pintu data.

"Di mana BPS ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk mengintegrasikan data sosial ekonomi nasional sehingga menjadi satu pintu data dan untuk itu kami siap mensupport Kementerian ESDM apabila membutuhkan data tunggal sosial ekonomi nasional untuk kepentingan kebijakan," kata Amalia.

Lebih lanjut, ia membeberkan salah satu sumber data yang digunakan pihaknya dalam mendukung kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah data dari PLN.

"Melalui data yang akurat dan terstandar kita dapat memastikan kebijakan energi dan sumber daya mineral Indonesia bisa terus disusun berbasis pada evidence based policy," tambahnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Bahlil Angkat Pejabat Bareskrim Polri-Eks Jaksa di Ditjen Gakkum