Partai Buruh Kritik Pola Komunikasi Kabinet Prabowo

PARTAI Buruh mengkritik pola komunikasi para pejabat di Kabinet Merah Putih. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, para menteri di kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu kerap memberikan keterangan yang berbeda-beda dalam suatu isu.

Said mencontohkan perbedaan pernyataan antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan beberapa menteri tentang program magang nasional. Teddy, menurut Said, mengatakan peserta program magang nasional akan mendapatkan gaji setara upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Namun, keterangan itu kemudian berbeda dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang menyebut upah peserta magang adalah setara upah minimum provinsi (UMP). "Ini saja sudah membingungkan rakyat," kata Said dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 13 Oktober 2025.

Said menilai, perbedaan pernyataan itu membuat masyarakat ragu-ragu dengan program magang nasional. "Programnya rupanya seperti tidak terkoordinasi dengan baik," ucap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini.

Dia mengatakan, para pejabat di kabinet pemerintahan Prabowo harus memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi mereka. Dengan begitu, kata dia, tidak semua masalah harus diklarifikasi dan diselesaikan oleh Presiden.

Masalah komunikasi itu, Said menilai, sudah berulang kali terjadi selama Prabowo menjabat. "Di mana semua keputusan bertumpu kepada Presiden. Menteri selalu salah dalam menjelaskan kebijakan tersebut sehingga menimbulkan gejolak di mana-mana," tuturnya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelumnya mengatakan peserta progam magang nasional akan menerima uang saku setara dengan upah minimum di kabupaten/kota tempat mereka bekerja. Besaran uang saku itu disampaikan Teddy melalui pesan video yang diunggah akun Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

“Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan memperkerjakan di perusahaan itu,” kata Teddy dalam video tersebut.

Ia mencontohkan peserta magang di Jakarta akan menerima uang saku sekitar Rp 5,4 juta hingga Rp 5,5 juta per bulan. Besaran ini sesuai dengan upah minimum provinsi Jakarta sebesar Rp Rp5.396.761 per bulan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasierli mengatakan program magang nasional bisa menjadi ajang bagi perusahaan untuk melirik tenaga kerja yang potensial. "Ini adalah kesempatan yang baik bagi perusahaan untuk mengenalkan perusahaannya kepada para pencari kerja,” ujar Yassierli saat ditemui di Jakarta seperti dikutip Antara, Sabtu, 11 Oktober 2025.

Yassierli mengatakan pemerataan menjadi aspek penting dalam program ini. Baik itu pemerataan lintas geografi maupun program studi serta sektor industri. Variasi jenis pekerjaan untuk pemagang diharapkan bisa mengakomodasi calon peserta dari berbagai program studi.