
MANTAN penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton, resmi didakwa atas tuduhan pidana oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ). Ia didakwa dalam dugaan penanganan informasi rahasia secara tidak semestinya.
DOJ mengajukan kasus tersebut ke dewan juri federal di Maryland, Kamis (16/10). Dewan juri menyatakan terdapat cukup bukti untuk mengeluarkan dakwaan terhadap Bolton.
Dakwaan ini muncul setelah FBI menggeledah rumah dan kantornya pada Agustus lalu, dalam rangka penyelidikan terhadap kemungkinan pelanggaran terkait dokumen rahasia. Bolton, 76, menjadi tokoh ketiga yang dikaitkan dengan proses hukum terhadap pengkritik Donald Trump dalam beberapa minggu terakhir, setelah mantan Direktur FBI James Comey dan Jaksa Agung Negara Bagian New York Letitia James.
Bolton belum memberikan komentar resmi. Namun, pengacaranya, Abbe Lowell, sebelumnya menegaskan kliennya “menangani catatan secara tepat dan sesuai prosedur.”
Memoar The Room Where It Happened
Bolton dipecat dari pemerintahan Trump pada 2019. Setahun kemudian, ia menerbitkan memoar berjudul The Room Where It Happened, yang menggambarkan Trump sebagai presiden yang kurang memahami geopolitik dan lebih fokus pada upaya mempertahankan kekuasaan.
Gedung Putih sempat menggugat untuk mencegah penerbitan buku tersebut, dengan alasan berisi informasi rahasia yang belum melalui proses peninjauan keamanan. Namun, pengadilan menolak permintaan itu dan buku tetap diterbitkan beberapa hari kemudian. Setelahnya, Departemen Kehakiman membuka penyelidikan terkait kemungkinan Bolton membocorkan informasi rahasia dalam buku tersebut.
Orang Jahat
Menanggapi kabar dakwaan ini, Donald Trump mengatakan ia tidak mengetahui detail kasusnya, namun menilai Bolton sebagai “orang jahat.” Sebelumnya, Trump pernah menyebut Bolton sebagai “pembohong” dan “sangat tidak kompeten,” bahkan sempat menyerukan agar ia “diprosekusi.”
Sekitar waktu penggeledahan rumah Bolton, Direktur FBI Kash Patel menulis di platform X, “Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.” Pesan itu kemudian dibagikan oleh Jaksa Agung AS Pam Bondi, yang menambahkan, “Keamanan Amerika bukan hal yang bisa dinegosiasikan. Keadilan akan ditegakkan. Selalu.”
Bolton, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar AS untuk PBB di era George W. Bush, kini menjadi figur terbaru di antara para kritikus Trump yang menghadapi dakwaan pidana. (BBC/Z-2)