Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah mengejar target belanja sebesar Rp1.292,7 triliun dalam tiga bulan terakhir tahun 2025.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, belanja pemerintah pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.589,9 triliun per 30 September 2025, setara 59,7 persen dari proyeksi senilai Rp2.663,4 triliun. Nilai itu terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp800,9 triliun dan belanja non-K/L Rp789 triliun.
“Kami mendorong kementerian/lembaga (K/L) untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi dari kegiatan,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa.
Dia merinci belanja pegawai terealisasi sebesar Rp237,2 triliun atau 77,8 persen dari proyeksi, penyalurannya untuk gaji dan tunjangan sebesar Rp155,1 triliun dan tunjangan kinerja Rp82,1 triliun.
Belanja barang sebesar Rp277,9 triliun atau 58,2 persen dari proyeksi, belanja modal Rp173,1 triliun atau 50,3 persen dari proyeksi, dan belanja bantuan sosial (bansos) Rp112,7 triliun atau 75,5 persen dari proyeksi.
“Belanja modal perlu percepatan, memang biasanya dari tahun ke tahun selalu meningkatnya di triwulan keempat, khususnya November dan Desember. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh K/L untuk percepatan belanja modal ini, termasuk untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Suahasil.
Sementara bila dilihat secara sektoral, belanja pendidikan terealisasi sebesar Rp411,7 triliun atau 56,8 persen dari pagu Rp724,3 triliun; kesehatan Rp132,4 triliun atau 60,6 persen dari pagu Rp218,5 triliun; ketahanan pangan Rp81,2 triliun atau 56,1 persen dari pagu Rp144,6 triliun; serta pembangunan infrastruktur Rp170,1 triliun atau 42,3 persen dari pagu Rp402,4 triliun.
Adapun belanja yang digelontorkan untuk program prioritas pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp480,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu Rp930,7 triliun.
Realisasi itu termasuk untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (BPI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Cek Kesehatan Gratis, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, stabilisasi harga dan produksi, serta pembangunan sarana dan prasarana publik.
Pemerintah bakal mengambil sejumlah langkah untuk optimalisasi pelaksanaan belanja, termasuk mempercepat pelaksanaan kegiatan/proyek dan pengadaan barang dan jasa (BPJ); monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembiayaan termin kegiatan sesuai dengan jadwal; serta menginventarisasi kendala untuk mitigasi.
Baca juga: Pemerintah tarik utang Rp501,5 triliun per September 2025
Baca juga: Kemenkeu bayar subsidi dan kompensasi energi Rp192 triliun per Oktober
Baca juga: Kemenkeu: MBG sudah serap anggaran Rp20,6 triliun per 3 Oktober 2025
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.