Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 merupakan instrumen untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta CIta, yang mencakup delapan agenda prioritas pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan dalam tanggapan pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, Kamis (21/8/2025).
"APBN adalah instrumen kehadiran dan peran negara untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh, mandiri, sejahtera sejalan hal tersebut RAPBN 2026 instrumen pelaksanaan asta cita 8 agenda prioritas," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Sidang I, Kamis (21/8/2025).
1. Ketahanan Pangan
Anggaran ketahanan pangan ditetapkan Rp 164,4 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk program cetak sawah seluas 550 ribu hektare, penyaluran pupuk bersubsidi 9 juta ton, pengadaan bibit unggul, penyediaan alat mesin pertanian, hingga pembiayaan murah bagi petani.
Subsidi pupuk Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk dan memperkuat peranan bulog terus sebagai penyangga stok pangan, stabilitas harga pangan serta perlindungan petani.
"Tahun 2025 pemerintah sudah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit Hasilnya produksi beras meningkat, stok terjaga di atas 4 juta ton, harga beras terjaga stabil dan petani semakin sejahtera," ujarnya.
2. Ketahanan Energi
Untuk memperkuat kedaulatan energi, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 402, triliun. Fokusnya antara lain mendorong produksi minyak dan menjaga stabilitas harga energi, serta mempercepat transisi menuju energi bersih.
"Energi harus semakin tersedia secara merata, terjangkau, dan berkelanjutan Melalui dukungan subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan energi baru terbarukan, dan penyediaan listrik desa yang menjangkau seluruh pelosok negeri," ujarnya.
3. Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas terbesar RAPBN 2026 dengan alokasi Rp335 triliun yang terdiri dari Rp 268 triliun belanja dan Rp 67 triliun cadangan.
Program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima, terdiri dari 71,9 juta siswa, 2,9 juta ibu hamil dan menyusui, serta 8,1 juta balita.
"Program makan bergizi gratis, untuk peningkatan gizi anak, sekaligus memperdayakan UMKM, membangkitkan ekonomi lokal di seluruh provinsi, dan terus diperluas ke seluruh pelosok negeri," paparnya.
4. Pendidikan
Anggaran pendidikan mencakup 20% dari total belanja negara, atau Rp757,8 triliun pada tahun 2026, meliputi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, yaitu sebesar Rp253,4 triliun untuk biaya operasi sekolah, biaya operasi paud dan tunjangan profesi guru yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kedua, anggaran pendidikan melalui Kementerian dan Lembaga sebesar Rp 243,9 triliun, antara lain melalui Kementerian Diktasmen, Kemendiktisaintek, dan Kementerian Agama, serta Kementerian PU yang mengalami kenaikan untuk menjamin kualitas dan akses pendidikan yang luas.
Ketiga, anggaran pendidikan melalui MBG, yaitu sebesar Rp223,6 triliun yang dirasakan langsung oleh 71,9 juta siswa sekolah.
Keempat, anggaran pendidikan melalui pembiayaan sebesar Rp37 triliun untuk dana abadi pendidikan, penelitian, dana abadi pesantren, dana abadi perguruan tinggi, dana abadi kebudayaan, revitalisasi sekolah, dan sekolah unggulan Garuda.
"Anggaran pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan fokasi, dan peningkatan kualitas kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja," ujarnya.
Selain itu, program Indonesia Pintar yang mencakup Rp21,1 juta siswa penerima. Kartu Kuliah Indonesia Pintar untuk Rp1,2 juta mahasiswa penerima. Alokasi anggaran APBN untuk gaji guru, dosen, tenaga pendidikan, dan penguatan kompetensi serta kesejahteraan guru serta dosen adalah mencapai Rp274,7 triliun.
"Tunjangan profesi guru non PNS, tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai. Sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda diperkuat," paparnya.
Adapun, LPDP tahun 2026 menargetkan pemberian beasiswa bagi 4.000 mahasiswa.
5. Kesehatan
Pemerintah menyiapkan Rp 244 triliun untuk sktor kesehatan pada 2026. Anggaran ini diarahkan untuk revitalisasi rumah sakit, percepatan penurunan stunting, pemberian gizi untuk ibu hamil dan balita, pengendalian penyakit menular, penurunan TBC, serta cek kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.
"Masyarakat miskin dan retak sejumlah 96,8 juta jiwa yang dijamin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh APBN," tegasnya.
6. Desa, Koperasi, UMKM
Percepatan pembangunan desa mandiri dengan memperkuat koperasi dan UMKM menjadi salah satu program prioritas pemerintah pada tahun 2026.
Adapun pemerintah menyiapkan pendanaan murah melalui Bank Himbara agar kooperasi desa dan kelurahan merah putih dapat mendapatkan akses pembiayaan dengan tunga yang rendah.
"Ini adalah pendekatan baru membangkitkan ekonomi desa, memotong rantai distribusi logistik, dan diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, menghapuskan kemiskinan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan," ujarnya.
7. Pertahanan Semesta
Pemerintah akan memperkuat ketahanan semesta dengan menganggarkan Rp 185 triliun untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan, penguatan komponen cadangan, pemberdayaan inustri strategis, serta peningkatan kesejahteraan prajurit.
"Selain itu, perbaikan dalam sistem hukum dan keamanan bagi masyarakat terus diperkatakan," ujarnya.
8. Akselerasi Investasi, Perdagangan dan Perumahan
Pemerintah mendesain APBN sebagai katalis peran dan antara dan swasta, untuk terus diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Sementara Danantara berperan penting untuk mengakselerasi investasi produktif, memperkuat Indonesia dalam rantai pasok global.
"Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi landasan pijakan tata kelola yang transparan dan akuntabel dari pengelolaan danantara," ujarnya.
Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai lebih dari US$ 38 miliar akan dipercepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, mineral, batubara, pertanian, perikanan, energi, serta hilirisasi, timah, batubara, dan ekosistem baterai.
Selain itu, program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema dan dukungan APBN. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP ditambah dengan dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di pedesaan, perkotaan, dan kota pesisir.
"Termasuk dukungan kredit untuk kontraktor di dalam mendukung pembangunan rumah yang layak unik dan terjangkau.APBN 2026 diperkirakan mampu mendukung 770 ribu unit rumah baru," ujarnya.
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Akan Paparkan Kerangka APBN 2026 Besok