Terungkap! RI Punya Ribuan Tambang Ilegal, Rugikan Negara Rp300 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa praktik pertambangan tanpa izin (PETI) alias ilegal di berbagai wilayah di Indonesia semakin marak. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya bahkan telah mencapai ribuan titik.

Menurut Prabowo, berdasarkan laporan dari Aparat Penegak Hukum (APH), saat ini terdapat sebanyak 1.063 lokasi tambang ilegal di Indonesia. Adapun, nilai kerugian negara akibat adanya tambang ilegal tersebut diperkirakan mencapai Rp 300 triliun.

"Saya telah diberi laporan dengan aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara minimal Rp 300 triliun," kata Prabowo saat Pidato RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip Selasa(19/08/2025).

Oleh sebab itu, ia pun meminta dukungan penuh dari semua pihak dalam membereskan persoalan tambang ilegal di Indonesia. Baik itu dukungan dari MPR, partai politik dan lainnya.

Prabowo lantas memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang turut terlibat dalam 'membekingi' aktivitas tambang ilegal. Ia tak segan-segan untuk bertindak atas nama rakyat.

"Dan sebagai sesama pimpinan partai saya ingatkan anggota-anggota partai termasuk Gerindra cepat-cepat kalau terlibat Anda jadi justice collaborator anda laporan saja. Walaupun anda Gerindra saya gak akan lindungi," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM terus berupaya memperbaiki tata kelola di sektor pertambangan. Hal ini menjadi penting di tengah maraknya praktik pertambangan tanpa izin (PETI) yang kian menjamur.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah penindakan sejak Ditjen Gakkum terbentuk. Dalam dua bulan terakhir ini misalnya, setidaknya sudah ada sekitar tiga penindakan.

"Kita juga melakukan pendampingan untuk optimalisasi pendapatan negara bukan pajak itu untuk tetap kelola stockpile bauksit di Bintan. Nah itu untuk pendapatan negara kita," ujar Rilke di Kementerian ESDM, dikutip Selasa (12/8/2025).

Menurut dia, Ditjen Gakkum sendiri telah memetakan potensi pertambangan ilegal di sektor batu bara, nikel, hingga mineral lainnya. Adapun, tahapan penyiapan data, personel, dan penganggaran ditargetkan optimal pada September 2025.

"Sudah-sudah kita petakan. Nah mungkin nanti September kita sudah optimal sih penyiapan data, personil, penganggaran semua kita sudah siap," tambahnya.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Akui Komunikasi dengan Masyarakat Kurang Sempurna