BPK meminta Ketua MA tingkatkan akuntabilitas keuangan negara

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, agar dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik.

“Kunci perbaikan bukan sebatas kepatuhan atas standar dan peraturan perundang-undangan, tetapi komitmen untuk berubah,” ujar Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2024 kepada Mahkamah Agung (MA), dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Dalam penyerahan LHP kepada MA, Nyoman mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh MA.

Selain itu, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada MA hingga semester I tahun 2025 telah mencapai 96,44 persen, yang merupakan salah satu capaian tertinggi di antara semua kementerian/lembaga. Penyelesaian tindak lanjut ini terdiri dari 1.948 rekomendasi dengan nilai setara Rp48,94 miliar

Anggota I BPK juga menyoroti kinerja MA dalam transformasi digital penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali (PK) yang berdampak pada percepatan proses mutasi di lingkungan MA, digitalisasi yang mendukung kemudahan akses terhadap keadilan dan penyelesaian perkara melalui berbagai aplikasi (antara lain Siap MA Terintegrasi, Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP, e-Court, dan e-Berpadu), serta produktivitas memutus perkara yang mencapai 95,25 persen atau 2,93 juta perkara dari total 3,08 juta perkara yang masuk.

Pada kesempatan lain, BPK turut menyerahkan LHP atas LK Tahun 2024 kepada Komisi Yudisial (KY) yang menerima opini WTP. Dalam laporan keuangan tersebut, BPK menemukan beberapa area perbaikan, di antaranya terkait penganggaran dalam pengelolaan belanja.

"Status tindak lanjut rekomendasi KY menunjukkan komitmen kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sebelumnya. Dari total 279 rekomendasi per semester I tahun 2025, sebanyak 88,17 persen atau 246 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi," ujar Nyoman.

Baca juga: KPK: BPK masih hitung kerugian keuangan negara pada kasus kuota haji

Baca juga: BPK: Kemenko PMK komitmen wujudkan tata kelola keuangan transparan

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.