Upaya Kesehatan Publik untuk Mencegah Penularan HIV di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia terus memperkuat strategi guna mencegah penularan HIV di masyarakat, terutama melalui edukasi sejak sekolah, skrining dini, serta pemerataan pelayanan di fasilitas kesehatan. 

Ketua Tim Kerja HIV Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan RI, dr. Tiersa Vera Junita, M.Epid, menegaskan bahwa penyebaran informasi yang benar menjadi kunci menghapus stigma sekaligus mendorong masyarakat melakukan pencegahan.

“Kami berharap teman-teman media membantu menyebarkan informasi yang benar agar stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV dapat dihapuskan,” ujarnya.

Menurut Tiersa, data nasional menunjukkan tren penurunan infeksi baru dalam beberapa tahun terakhir, dari sekitar 30 ribu kasus pada 2020 menjadi di atas 25 ribu pada 2024. Penurunan ini dikaitkan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta program skrining yang semakin masif.

Upaya pemerintah meliputi edukasi remaja, skrining ibu hamil, perlindungan pekerja, hingga kemudahan akses pengobatan. Pemerintah menilai langkah-langkah ini vital untuk mencegah penularan dan menemukan kasus lebih dini.

Edukasi menjadi fondasi utama pencegahan HIV. Pemerintah telah memasukkan materi kesehatan reproduksi, HIV, dan infeksi menular seksual ke dalam buku ajar SMP dan SMA, sejalan dengan Kurikulum Merdeka. Dengan begitu, guru tidak lagi kesulitan mencari materi edukasi yang tepat dan terstandar.

Tiersa menjelaskan bahwa edukasi sejak usia sekolah bertujuan membangun pemahaman risiko dan mendorong perilaku seksual yang lebih aman.

“Komponen HIV-AIDS sudah masuk dalam buku ajar kesehatan yang dikembangkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan sejak dua tahun lalu,” ujarnya.

Selain edukasi, pemerintah juga menekankan pentingnya menghindari perilaku berisiko, seperti penggunaan jarum suntik tidak steril dan hubungan seksual tanpa kondom. Kelompok remaja menjadi fokus karena merupakan fase rentan, di mana pengetahuan dan akses informasi sangat menentukan risiko penularan.

Pendekatan yang komprehensif edukasi, konseling, dan kampanye publik diharapkan membentuk perilaku preventif yang berkelanjutan.

Salah satu komponen terpenting dalam strategi pencegahan HIV adalah skrining ibu hamil. Pemerintah mewajibkan pemeriksaan HIV, sifilis, dan hepatitis B untuk seluruh ibu hamil, guna mencegah penularan dari ibu ke bayi. Upaya ini membuat angka temuan kasus semakin tinggi, bukan karena lonjakan infeksi, tetapi karena skrining yang semakin masif.

“Ketika ibu hamil positif, kami lakukan pengobatan ARV, kemudian bayinya juga di screening dan diberikan profilaksis,” jelas Tiersa. Langkah ini memastikan intervensi cepat dan efektif, sehingga bayi dapat lahir tanpa infeksi.

Selain itu, peningkatan konseling pasangan juga didorong untuk menemukan kasus lebih awal. Pasangan orang dengan HIV (ODHIV) memiliki positivity rate tinggi, sehingga menjadi target penting dalam upaya deteksi dini.

Pemerintah menilai skrining menyeluruh dan berkelanjutan adalah cara paling efektif memutus mata rantai penularan pada generasi berikutnya, sekaligus memastikan penanganan medis tepat waktu.

Upaya pencegahan HIV juga mencakup perlindungan hak pekerja. Berdasarkan aturan Kementerian Tenaga Kerja, status HIV tidak boleh menjadi alasan diskriminasi, pemutusan kerja, ataupun syarat rekrutmen. Tes HIV hanya boleh dilakukan secara sukarela dan disertai konseling.

“Status HIV bukan halangan untuk bekerja. Hasil tes tidak boleh menjadi dasar pemecatan,” tegas Tiersa.

Di sisi layanan kesehatan, pemerintah memastikan akses pemeriksaan viral load, skrining, dan obat ARV tersedia secara gratis melalui APBN. Penguatan pembiayaan nasional dilakukan menyusul berkurangnya dukungan internasional, termasuk dari pemerintah AS.

“Meskipun dukungan internasional menurun, pemerintah telah meningkatkan komposisi pendanaan dalam APBN untuk memastikan layanan tetap berjalan,” ujar Tiersa.

Layanan kesehatan jiwa juga disediakan di puskesmas untuk mendampingi ODHIV secara holistik. Kombinasi perlindungan hukum, ketersediaan layanan, dan pendanaan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam menekan penularan HIV di Indonesia.